Ambon, Malukupost.com – Ketua DPRD Maluku, Edwin Adrian Huwae menyatakan keyakinannya atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku tahun 2016 adalah objektif.
“Saya yakin bahwa hasil pemeriksaan BPK RI di Maluku dilakukan secara objektif dan buktinya masih ada kabupaten dan kota di sini mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian,” kata Edwin di Ambon, Kamis (8/6).
Politisi PDI Perjuangan ini dimintai pendapatnya terkait dugaan skandal suap dari Kementerian Desa dan PDT terhadap BPK RI untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berhasil dibongkar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut dia, adanya daerah tingkat dua di Maluku yang masih mendapatkan opini WDP seperti ini memberikan gambaran bahwa apa yang dilakukan BPK adalah sesuai dengan fakta lapangan dan Maluku hari ini kalau mendapat opini WTP karena tahun 2015 juga sama.
“Jadi kalau mempertahankan dengan peningkatan lebih baik lagi dari sisi administrasi pertanggungjawaban daerah, saya kira itu lebih baik lagi,” kata Edwin. (MP-8)
