Ambon, Malukupost.com – Anggota DPRD Maluku Ikram Umasugi, merespons upaya KPK untuk mengusut 3 kasus dugaan korupsi di Maluku. Dukungan ini diberikan, agar ada kepastian hukum. Ketiga kasus itu adalah proyek infrastruktur tahun 2011-2016 di Kabupaten Buru Selatan, Pematangan lahan di Tiakur Kabupaten MBD tahun 2011 dan proyek pengerjaan Jembatan Mwerah Putih (JMP) Tahun 2011.
“Kami mengapresiasi upaya KPK. Semoga tuntas agar masyarakat bisa merasakan kepastian hukum,” katanya kepada wartawan di Ambon, Kamis (19/9).
Menurut dia, penanganan ketiga kasus ini sebaiknya diusut sesegera mungkin meskipun menyeret pejabat tinggi daerah. Penyelesaian kasus harus diselesaikan agar tidak ada opini negatif masyarakat yang bisa saja merongrong asas kepastian hukum. Polisi dan Kejaksaan harus menjelaskan secara terbuka tentang persoalan dugaan penyelewengan ketiga proyek itu.
“Kami ingin, KPK merespon harapan masyarakat agar kasus yang diusut secepatnya dituntaskan,” ujar Umasugi.
Dikatakan, bahaya paling besar yang dapat mengancam stabilitas nasional adalah apabila masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap upaya penegakan hukum, yang tak mampu menghadirkan rasa dan keseimbangan keadilan di hati masyarakat. Potret yang merisaukan masih saja tampak di depan mata kita, yakni begitu seringnya penegakan hukum justru dilakukan dengan cara-cara yang melanggar asas dan aturan hukum
“Kepastian hukum dan keadilan harus dilihat sebagai dua sisi yang tak dapat dipisahkan dari satu koin yang utuh. Sebab, keadilan mesti menjadi tujuan utama dari kepastian hukum. Selain itu, keadilan sendiri tak akan bisa ditemukan apabila tak dibangun dalam kebenaran dan kejujuran dalam penerapan hukum,” kata Umasugi. (MP-9)
