Ambon, Malukupost.com – Anggota Komisi B DPRD Provinsi Maluku Lutfi Sanaky, pertanyakan nama calon menteri asal Maluku yang diusulkan Gubernur Murad Ismail dan Ketua DPRD Edwin Adrian Huwae ke Presiden RI Joko Widodo di Jakarta awal Juli lalu, dalam rapat paripurna penyampaian kata akhir fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Maluku tahun anggaran 2018, Kamis (15/8).
“Awal Juli kemarin, pak Murad dan Pak Edwin telah bertemu dengan pak Jokowi untuk membicarakan banyak hal yang masih menjadi persoalan di Maluku. Selain itu, keduanya juga mengusulkan salah satu nama untuk dipertimbangkan menjadi menteri. Tapi sampai saat ini, kita tidak pernah tahu kelanjutannya seperti apa. Makanya, saya minta pimpinan DPRD harus mengklarifikasinya di sidang paripurna ini,” tegas Sanaky.
Menurut dia, masyarakat sedang menunggu hasil pertemuan Murad – Edwin dengan Jokowi di Jakarta perihal usulan calon nama menteri, setelah mendapat informasi melalui pemberitan media di Ambon.
“Kami dan masyarakat tidak tahu siapa yang diusul menjadi menteri. Sebab selama ini tidak diberitakan. Yang diberitakan hanyalah pertemuan dengan Jokowi menyangkut pengusulan nama menteri itu. Kami inginkan, harus ada penjelasan,” tandasnya.
Dikatakan, bila benar nama seorang Bahlil Lahadalia yang diusulkan, maka penetapan tersebut sepenuhnya tidak mewakili rakyat Maluku. Sebab, Lahadalia diketahui meniti prestasi di tanah Papua, sama halnya dengan Komarudin Watubun. Keduanya, meski lahir di Maluku, namun berkerja di Papua.
“Jadi, bila dua nama ini yang diusulkan, itu bukan perjuangan rakyat Maluku. Alasannya, kedua orang ini besar dan berkarya di tanah Papua,” kata Sanaky.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Maluku Richard Rahakbauw mengaku, wacana pengusulan Bahlil dan Komaruddin sebagai calon menteri belum diterima secara resmi pimpinan ke anggota dewan. Olehnya itu, DPRD belum bisa menentukan sikap. Meski demikian, dirinya akan mengusulkan ke pimpinan fraksi dan komisi untuk menemui Jokowi menanyakan hal tersebut.
“Kami belum tahu pasti informasi ini. Tapi nanti saya usulkan ke pimpinan fraksi dan komisi untuk membicarakan hal ini langsung dengan pak Presiden Jokowi,” katanya. (MP-9)